BANDAR LAMPUNG – Dunia Pendidikan Lampung belum baik-baik saja. Masih banyak penyimpangan dan pengelolaan anggaran Pendidikan tidak tepat, dari pengelolaan Dana Bos yang diduga banyak kongkalikong, penyaluran dana DAK yang tebang pilih, hingga pungutan uang komite yang terindikasi diseting agar menguntungkan beberpa oknum.
Bahkan masalah kesenjangan kesejahteraan antara guru honorer, PNS dan P3K, serta perlindungan terhadap guru dan murid.
Carut marutnya pengelolaan pendidikan di Lampung menjadi perbincangan hangat Bang Taufik sapaan akrab (Taufik Hidayatullah S.Pd) Pemerhati dan Konsultan Pendidikan Yayasan Dwi Putri Melati,Yayasan besutan Dr. Dwi Putri Melati,S.H.,M.H.,C.Me. C.P.L.E yang merupakan Dosen, Advokat sekaligus praktisi hukum, Rabu 4 Desember 2024 disebuah cafe di Bandar Lampung.
Taufik mengakatan masih banyak masyarakat yang mendapatkan deskriminasi disekolah-sekolah, bahkan banyak siswa/i sampai saat ini tidak menerima ijasah bahkan putus sekolah dikarenakan orang tua tidak mampu membayar uang iuran komite, yang notabanenya sumbangan sukarela. Inilah salah satu indikator bahwa pendidikan di Lampung belum baik baik saja.
Bang Taufik bersama Ketua Yayasan DWI PUTRI MELATI dan Tim Advokasi, berkomitmen kepada masyarakat, akan jadi Garda terdepan dalam menyuarakan persoalan penyimpangan dan hal-hal yang merugikan masyarakat didunia pendidikan, termasuk akan terus mengawasi pengelolaan anggaran pendidikan agar tepat sasaran. ujar Bang Taufik
Bang Taufik juga mengingatkan Pj Gubernur Lampung dan Gubernur terpilih, Bupati dan Walikota serta DPRD, agar konsen terhadap pengawasan terhadap Pengelolaan Pendidikan di Lampung, agar mutu Pendidikan di Lampung menjadi baik. APH juga harus menindak tegas oknum-oknum yang nakal. (rls)
