Pringsewu : Viralnya berita media, baik medsos atau media masa atau televisi, masyarakat meminta perbaikan jalan dimana-mana tentu saja hal ini menuai pro dan kontra, disatu sisi memang menjadi PR berat Pemerintah Daerah khususnya Dinas PU PR setempat, Bupati dan Wakil Bupati untuk mengatasi persoalan jalan rusak ini.
Seorang Sumber tokoh pringsewu yang minta dirahasiakan namanya mengatakan yang terasa aneh ada sikap beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pringsewu berkomentar dimedsos dengan menyalahkan Pemerintah Daerah bahkan ditujukan kepada Bupati dan Wakil Bupati yang harus bertanggung jawab pada jalan rusak, padahal persoalan jalan rusak ini juga DPRD punya peran penting.
Jika dikaji secara matang persoalan jalan rusak tersebut juga menjadi tanggung jawab DPRD Kabupaten setempat, “sebagai wakil rakyat yang juga memiliki kewenangan pada putusan penetapan anggaran pembangunan dikabupaten tersebut, artinya DPRD juga bertanggung jawab pada persoalan anggaran pembangunan,” jelas sumber.
Dijelaskan sumber seperti komentar beberapa anggota DPRD Pringsewu yang mengkritik banyaknya jalan rusak disetiap kecamatan, seakan Bupati dan Wakil Bupati saja yang disalahkan dalam persoalan ini dinilai banyak kalangan sikap anggota DPRD tersebut terkesan lempar tanggung jawab karena melekat juga pada tanggung jawab DPRD sebagai pengatur legislasi.
Sumber juga berpendapat jika pada hakikatya masyarakat dalam memilih anggota DPRD sebagai perwakilan masyarakat tentunya berharap pada DPRD yang dipilih mewujudkan aspirasi masyarakat, terutama persaoalan jalan rusak, drainase saluran air mampet bahkan kebutuhan masyarakat lainnya para anggota dewan ini jangan buang selah atau lempar tanggung jawab.
Seperti kita masyarakat juga tahu jika DPRD Pringsewu tahun 2026 ini untuk anggaran perjalanan dinas saja mereka menyerap anggaran mencapai puluhan milyar juga, arti jika para anggota dewan ini jika mau sedikit prihatin dengan mengurangi anggaran mereka yang tidak terlalu penting dan mendesak bisa membantu juga pada persoalan kebutuhan pembangunan yaitu anggaran yang minim.
Selain DPRD persoalan jalan rusak ini merupakan tanggung jawab, pihak Kecamatan dan Pekon juga memiliki peran penting untuk memprioritaskan persoalan pembangunan, demikian juga proses usulan pembangunan seperti musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) menjadi dasar usulan pembangunan.
Bebarapa anggota DPRD Pringsewu yang kerap kali viral dimedia lempar tanggung jawab inisial S, dan D saat diminta konfirmasinya via watshap tidak menjawab, terkesan tidak perduli hingga berita ini diturunkan belum ada jawaban resmi.
Erwandi
