Bandar Lampung – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Drs. H. Mukhlis Basri, M.Si., menegaskan pentingnya kolaborasi solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan operator transportasi dalam memastikan kesiapan Angkutan Lebaran Tahun 2026/1447 Hijriah.
Pernyataan tersebut disampaikannya usai mengikuti Rapat Koordinasi Kesiapan Angkutan Lebaran yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Selasa (17/2/2026). Rapat ini merupakan bagian dari kunjungan kerja Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi ke Provinsi Lampung guna memastikan kelancaran arus mudik dan arus balik Idulfitri 1447 H.
Turut hadir dalam rapat tersebut Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Ketua DPRD Provinsi Lampung A. Giri Akbar, jajaran Forkopimda Provinsi Lampung, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, para bupati/wali kota terkait, pimpinan instansi vertikal, serta perwakilan BUMN dan BUMD sektor transportasi.
Fokus Penguatan Simpul Transportasi Strategis
Dalam arahannya, Menteri Perhubungan menekankan pentingnya sinergi lintas sektor guna menjamin kelancaran, keselamatan, dan kenyamanan perjalanan masyarakat. Perhatian khusus diberikan pada pengaturan lalu lintas menuju simpul transportasi utama, terutama Pelabuhan Bakauheni sebagai gerbang utama Pulau Sumatera dari Pulau Jawa.
Sementara itu, Gubernur Lampung menyampaikan apresiasi atas kesiapan sarana dan prasarana transportasi serta sumber daya manusia yang telah dipersiapkan. Ia menekankan bahwa kelancaran mobilitas masyarakat saat mudik bukan hanya soal teknis transportasi, tetapi juga bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
DPRD Siap Kawal Pengawasan dan Penganggaran
Mukhlis Basri menegaskan, DPRD Provinsi Lampung melalui Komisi IV akan menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara maksimal untuk mendukung kebijakan strategis di sektor transportasi.
“Harapan masyarakat sederhana, yakni dapat bepergian dengan aman dan nyaman serta sampai dengan selamat untuk berkumpul bersama keluarga. Itu yang harus menjadi prioritas kita bersama,” ujarnya.
Ia menilai, Provinsi Lampung memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang Sumatera, sehingga kesiapan infrastruktur jalan, manajemen rekayasa lalu lintas, pengaturan penyeberangan, hingga koordinasi pengamanan harus dipastikan berjalan optimal.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta legislatif menjadi kunci utama keberhasilan penyelenggaraan transportasi Lebaran yang tertib, lancar, dan humanis.
Rapat koordinasi ini diharapkan mampu memperkuat komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mengantisipasi potensi hambatan sejak dini dan memastikan pelaksanaan Mudik Lebaran Tahun 2026 di Provinsi Lampung berlangsung aman, nyaman, dan lancar.
DPRD Lampung menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan strategis di sektor transportasi demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, khususnya pada momentum penting seperti Idulfitri yang menjadi tradisi tahunan bangsa. (Red/Adv)
