Journalis, Bandar Lampung (Pemprov) : Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Lampung Ibu Riana Sari Arinal secara resmi membuka Lampung Wedding Fair di Grand Ballroom Hotel Novotel, Jumat (13/3/2020). Acara ini berdampak positif bagi berkembangnya pariwisata dan ekonomi kreatif terutama memberi peluang kreasi anak bangsa melalui wedding expo.
Acara yang akan berlangsung selama tiga hari, yakni dari Jumat 13 Maret hingga Minggu 15 Maret 2020 ini sudah memasuki tahun ke-7 dan diikuti 40 vendor terbaik yang menawarkan inspirasi pernikahan mewah dan modern bergaya tradisional maupun internasional.
Ibu Riana berharap event ini dapat memberikan kontribusi positif untuk perkembangan pariwisata dan ekonomi kreatif Lampung.
“Selain membangun industri ekonomi kreatif, Wedding expo juga bisa menjadi peluang pelaku kreatif pada subsektor fashion, khususnya fashion wedding untuk dapat memberikan kontribusi terhadap nilai tambah perekonomian Provinsi Lampung,” ujarnya.
Hal ini dapat dilihat dari beberapa tahun terakhir, pertumbuhan industri kreatif dibidang fashion terus menunjukkan perkembangan yang sangat memuaskan di Indonesia yang pada umumnya didominasi oleh generasi muda usia antara 18 – 35 tahun.
Subsektor tersebut, menurut Riana, saling bersinergi meningkatkan nilai tambah secara ekonomi. Seperti halnya event pernikahan yang didukung oleh banyak sub-sektor ekonomi kreatif di antaranya dekorasi, video dan photografi tata rias, tata rambut, rancangan busana, catering, kue pernikahan, entertainment, pencetakan undangan, sourvenir, multimedia, paket-paket bulan madu serta jasa wedding organizer.
“Lampung Wedding Fair 2020 merupakan pameran pernikahan dengan skala yang cukup besar di Provinsi Lampung. Melalui event yang diikuti oleh cukup banyak vendor ini akan menjadi kekuatan besar ekonomi kreatif khususnya di dan tentunya akan berkontribusi dalam Provinsi Lampung,” ujar Riana.
Riana berharap Event ini sebagai bentuk bagian dari menghidupkan ekonomi kreatif di Lampung, yang selama ini juga terus digalakkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung.
(Adpim)