TULANG BAWANG BARAT – Komitmen Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam mendukung kemajuan pondok pesantren mendapat apresiasi dari Ketua Fraksi Kebangkitan Sejahtera Berkarya (KSB) DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat yang juga menjabat Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa, Muhammad Taufik Hidayat.
Apresiasi tersebut disampaikan Taufik usai mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat, Senin (9/11/2026), menyusul disahkannya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Menurut Taufik, pengesahan regulasi tersebut merupakan langkah penting dalam memperkuat perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap keberadaan pondok pesantren. Ia menilai, lahirnya Perda ini tidak terlepas dari komitmen dan dukungan penuh Bupati Tulang Bawang Barat yang telah merespons aspirasi serta kebutuhan kalangan pesantren.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Bupati Tulang Bawang Barat yang telah mengambil langkah terbaik untuk kemajuan pondok pesantren di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Ini merupakan bentuk kepedulian nyata pemerintah daerah terhadap dunia pesantren,” ujar Taufik.
Ia menjelaskan, perjalanan lahirnya Perda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren tersebut berawal dari dorongan Fraksi KSB agar pemerintah daerah memiliki payung hukum yang jelas dalam memberikan perhatian dan fasilitasi terhadap pondok pesantren.
Dorongan tersebut kemudian mendapat respons positif dari Bupati Tulang Bawang Barat yang selanjutnya mengajukan Raperda melalui prakarsa pemerintah daerah. DPRD pun menindaklanjuti usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus (Pansus) untuk melakukan pembahasan secara mendalam.
Dalam proses pembahasannya, Taufik turut mengawal Raperda tersebut melalui Pansus II DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat, sehingga berbagai tahapan pembahasan dapat berjalan hingga mencapai persetujuan bersama.
“Alhamdulillah, seluruh proses berjalan dengan lancar. Tentu ini menjadi kebahagiaan bagi kita semua, khususnya keluarga besar pondok pesantren. Harapan kami, setelah ditetapkan menjadi Perda, regulasi ini benar-benar dapat memberikan manfaat bagi umat dan menjadi perhatian serius dalam pembangunan daerah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Taufik berharap keberadaan Perda tersebut tidak hanya menjadi produk hukum semata, tetapi juga dapat ditindaklanjuti melalui program-program konkret pemerintah daerah.
Menurutnya, pesantren memiliki peran strategis dalam membangun sumber daya manusia, khususnya dalam bidang pendidikan keagamaan, pembentukan karakter, moral, serta penguatan nilai-nilai sosial di tengah masyarakat.
Karena itu, dukungan pemerintah daerah melalui regulasi yang jelas diharapkan mampu membuka ruang fasilitasi yang lebih terarah bagi pondok pesantren, sehingga lembaga pendidikan keagamaan tersebut dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi bagi kemajuan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
Diketahui, proses pengusulan Raperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren telah dimulai sejak awal 2025. Gagasan tersebut kemudian disampaikan Bupati Tulang Bawang Barat dalam kegiatan akhirussanah Pondok Pesantren Darul Hidayah Al Ansori, Panaragan, pada 2 Juni 2025.
Selanjutnya, Raperda tersebut memasuki tahapan pembahasan di DPRD melalui rapat paripurna pada 14 Oktober 2026, hingga akhirnya disahkan menjadi Peraturan Daerah dalam rapat paripurna pada 9 November 2026.
Pengesahan ini menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan kalangan pesantren untuk mendorong pembangunan daerah yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak dan berkarakter.
Penulis: Dian Putra
