BANDAR LAMPUNG – Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung, Maulidah Zauroh, menyoroti keluhan sejumlah tenaga medis terkait proses verifikasi dan pengajuan klaim BPJS Kesehatan yang dinilai masih menyulitkan pihak rumah sakit.
Persoalan tersebut menjadi perhatian setelah munculnya sejumlah keluhan tenaga medis di media sosial mengenai persyaratan administrasi dan mekanisme verifikasi klaim pelayanan kesehatan. Maulidah mengaku turut menerima keluhan serupa saat berdiskusi langsung dengan salah seorang dokter.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan dengan keberlangsungan pelayanan kesehatan, baik bagi masyarakat maupun fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan.
“Beberapa hari terakhir kita melihat keluhan tenaga medis terkait proses klaim BPJS Kesehatan. Kebetulan saya juga baru berdiskusi dengan tenaga kesehatan yang menyampaikan persoalan serupa. Menurut saya, ini perlu menjadi perhatian bersama dan harus kita lihat lebih jauh,” ujar Maulidah, Rabu (11/11/2026).
Maulidah menjelaskan, selama ini dirinya banyak memberikan perhatian terhadap persoalan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, terutama warga yang belum memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan aktif.
Namun, setelah mendengar langsung berbagai persoalan dari pihak rumah sakit, ia menyadari bahwa tantangan dalam sistem pelayanan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan akses pasien untuk mendapatkan pengobatan, tetapi juga menyangkut kepastian pembiayaan bagi fasilitas kesehatan.
“Selama ini saya lebih banyak berpikir bagaimana masyarakat miskin bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Tetapi setelah mendengar langsung dari pihak rumah sakit, ternyata persoalannya bukan hanya bagaimana pasien mendapatkan pelayanan, melainkan juga bagaimana rumah sakit memperoleh kepastian pembayaran atas pelayanan yang sudah diberikan,” jelasnya.
Menurut Maulidah, rumah sakit memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Di sisi lain, rumah sakit juga membutuhkan kepastian pembiayaan agar operasional dan pelayanan medis dapat terus berjalan secara optimal.
Ia memahami bahwa BPJS Kesehatan memiliki mekanisme verifikasi untuk memastikan setiap klaim sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, proses tersebut harus dilaksanakan secara transparan, proporsional, dan tidak mengabaikan kebutuhan pelayanan medis.
“Kita memahami bahwa setiap klaim tentu harus diverifikasi. Tetapi kalau ada persyaratan yang menurut tenaga medis tidak sesuai dengan kebutuhan pelayanan atau justru menyulitkan proses klaim, tentu harus ada ruang untuk mengevaluasinya. Jangan sampai persoalan administrasi menjadi hambatan bagi keberlangsungan pelayanan kesehatan,” tegasnya.
Ia menilai, persoalan klaim rumah sakit tidak semestinya hanya dipandang sebagai urusan administrasi dan pembayaran antara BPJS Kesehatan dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Lebih dari itu, persoalan tersebut berpotensi berdampak terhadap kualitas dan keberlangsungan pelayanan yang diterima masyarakat apabila tidak segera dicarikan solusi.
“Bayangkan masyarakat yang sedang sakit, apalagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi. Mereka membutuhkan kepastian pelayanan. Di sisi lain, rumah sakit juga membutuhkan kepastian pembayaran. Jangan sampai kedua persoalan ini pada akhirnya justru berdampak pada pasien,” ungkapnya.
Untuk itu, Maulidah mendorong BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, serta perwakilan rumah sakit agar duduk bersama melakukan evaluasi terhadap berbagai kendala dalam proses pengajuan dan verifikasi klaim.
Ia juga meminta agar persoalan tersebut diidentifikasi secara konkret, mulai dari penyebab klaim tertunda, persyaratan administrasi yang menjadi kendala, hingga mekanisme penyelesaian apabila terjadi perbedaan penilaian antara pihak rumah sakit dan BPJS Kesehatan.
“Saya berharap ada komunikasi yang lebih terbuka antara BPJS Kesehatan dan rumah sakit. Kalau memang ada ketentuan yang menjadi persoalan, mari kita evaluasi bersama. Kita cari solusi agar sistem pembiayaan berjalan baik dan rumah sakit tetap dapat memberikan pelayanan secara optimal,” katanya.
Maulidah menegaskan, perhatian terhadap persoalan klaim BPJS Kesehatan merupakan bagian dari upaya yang lebih luas dalam memastikan sistem pelayanan kesehatan berjalan secara adil dan berkesinambungan.
Menurutnya, kepentingan masyarakat sebagai penerima layanan harus tetap menjadi prioritas, tanpa mengabaikan hak rumah sakit untuk memperoleh kepastian pembiayaan atas pelayanan yang telah diberikan.
“Yang ingin kita pastikan adalah sistem pelayanan kesehatan ini benar-benar berjalan dari hulu sampai hilir. Masyarakat memiliki kepastian akses berobat, rumah sakit memiliki kepastian pembiayaan, dan BPJS Kesehatan dapat menjalankan fungsinya dengan baik,” ujarnya.
Ia berharap, melalui komunikasi dan evaluasi bersama, berbagai kendala yang selama ini dikeluhkan tenaga medis maupun pihak rumah sakit dapat menemukan jalan keluar sehingga tidak menghambat pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
“Karena pada akhirnya, yang sedang kita perjuangkan bukan sekadar persoalan klaim atau administrasi, tetapi hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak,” pungkasnya.
Penulis : Dian Putra
