BANDAR LAMPUNG – Wakil Ketua III DPRD Provinsi Lampung, Maulidah Zauroh, mendorong agar pembangunan infrastruktur yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat menjadi salah satu prioritas dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2027.
Menurut Maulidah, penyusunan anggaran daerah tidak semata-mata berorientasi pada besaran alokasi belanja, tetapi harus mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat, terutama terkait akses jalan, pertanian, fasilitas pelayanan publik, hingga penanganan banjir.
Ia menilai, pembahasan Raperda APBD 2027 merupakan momentum strategis untuk memastikan setiap program pembangunan disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung.
“Dalam pembahasan APBD 2027 ini, kita ingin memastikan bahwa anggaran pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Bukan hanya berapa besar anggaran yang dialokasikan, tetapi juga di mana lokasinya, siapa yang mendapatkan manfaat, dan seberapa mendesak kebutuhan tersebut,” ujar Maulidah.
Politisi Fraksi PKB tersebut menegaskan, pembangunan dan perbaikan jalan yang menunjang aktivitas masyarakat harus menjadi perhatian serius. Terlebih, infrastruktur jalan memiliki peran penting dalam memperlancar akses menuju sekolah, puskesmas, pasar, serta sentra-sentra pertanian.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya peningkatan dan perbaikan jaringan irigasi guna mendukung produktivitas petani. Begitu pula dengan penanganan drainase dan wilayah rawan banjir yang selama ini menjadi persoalan di sejumlah daerah.
“Bagi masyarakat, keberhasilan pembangunan itu sederhana. Anak-anak bisa berangkat sekolah dengan aman, orang sakit lebih mudah menuju fasilitas kesehatan, petani bisa membawa hasil panennya ke pasar, dan warga tidak lagi khawatir setiap kali hujan turun,” katanya.
Maulidah menyadari bahwa kemampuan keuangan daerah memiliki keterbatasan sehingga tidak seluruh kebutuhan pembangunan dapat direalisasikan dalam satu tahun anggaran. Namun, keterbatasan tersebut menurutnya tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan masyarakat.
Sebaliknya, kondisi itu harus menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk menyusun skala prioritas secara lebih cermat, terukur, dan tepat sasaran.
“Ketika anggaran terbatas, kita harus semakin selektif menentukan prioritas. Mana yang paling mendesak, mana yang manfaatnya paling luas, dan mana yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Itu yang harus menjadi perhatian bersama dalam pembahasan APBD,” tegasnya.
Lebih lanjut, Maulidah mendorong agar setiap program pembangunan infrastruktur yang masuk dalam perencanaan APBD memiliki kejelasan lokasi, target penanganan, serta indikator keberhasilan. Dengan demikian, pelaksanaan program dapat dievaluasi dan dipertanggungjawabkan secara transparan.
Menurutnya, kejelasan perencanaan juga akan memudahkan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk turut mengawal pembangunan di daerah masing-masing.
“Kalau ada jalan yang bertahun-tahun rusak, saluran irigasi yang tidak berfungsi, atau wilayah yang terus mengalami banjir, kita perlu memastikan bagaimana persoalan tersebut masuk dalam perencanaan pembangunan, sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah,” jelasnya.
Maulidah berharap pembahasan Raperda APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2027 dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat. Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari kualitas program dan dampak nyata yang dihasilkan.
“Pada akhirnya, ukuran keberhasilan APBD bukan sekadar seberapa besar anggaran yang kita belanjakan, tetapi seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
