Pringsewu : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Pringsewu, Imam Fathurrozi, terkesan mendukung perjalanan Dinas Luar (DL) secara masal dalam rangka asistensi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ke Jakarta, Rabu (24/6/2026). Padahal 80 persen kepala OPD dan perangkatnya ikut berangkat di tengah gaung efisiensi anggaran pemerintah pusat dan daerah.
Padahal jumlah peserta DL tiap OPD adalah kebijakan kepala perangkat daerah masing-masing. Seharusnya cukup memberangkatkan perwakilan kecil dan sisanya mengikuti zoom meeting agar azas manfaat dan efisiensi terpenuhi.
Budaya DL masal pejabat Pemkab Pringsewu mayoritas suka foya-foya dinilai mengutamakan perjalanan ketimbang efektivitas. Ironisnya kegiatan ini terjadi saat pemerintah pusat dan daerah sedang gencar melakukan efisiensi di semua bidang.
Jika dikalkulasi biaya transportasi penginapan hotel dan uang harian per peserta minimal Rp5 juta. Dengan 83 peserta total anggaran bisa mencapai ratusan juta rupiah. Angka ini menjadi sorotan karena membebani APBD di tengah keterbatasan keuangan.
Padahal tujuan SAKIP adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan. Namun DL masal justru bertentangan dengan prinsip efisiensi yang dicanangkan pemerintah pusat.
Kepala Bapperida saat menanggapi pemberitaan media ini, Ia mengirimkan tanggapan chat via WhatsApp secara rinci, sebagai berikut :
– Nilai SAKIP Pringsewu turun dari 67,19 menjadi 65,61. Diperlukan langkah strategis agar nilai SAKIP bisa lebih baik
– Diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, Pringsewu adalah salah satu Kabupaten yang mendapat Prioritas pendampingan dari Kemenpan RB.
– Pelaksanaan di Jakarta adalah kesepakatan dengan Asisten Deputi Kemenpan RB karena pada hari yang sama ada Rapat Terbatas dengan Menpan RB.
– Jumlah peserta masing-masing perangkat daerah adalah kebijakan masing-masing Kepala Perangkat Daerah. Bapperida sendiri karena efisiensi hanya menghadirkan 3 orang yaitu, Kepala Bapperida, Kepala Bidang Evaluasi dan Kasubag Perencanaan.
– Kehadiran Bapperida karena harus menyelaraskan target RPJMD dengan perangkat daerah.
– Apa manfaat nilai SAKIP naik? Anggaran OPD akan lebih tepat mencapai sasaran pembangunan, dan akan menjadi penilaian pemerintah pusat dalam tata kelola pemerintahan.
Erwandi
