Pringsewu : Dalih menghadiri undangan Kementerian PAN-RB untuk acara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dituding hanya kedok. Sejumlah ASN di lingkungan Pemkab Pringsewu menilai, rombongan Perjalanan Dinas Kepala OPD dan perangkatnya ke Jakarta beberapa waktu lalu lebih mirip “study tour” dan pemborosan anggaran.
“Rombongannya rame, tapi mayoritas cuma jadi penonton. Gak ada manfaat signifikan buat kemajuan Pringsewu,” ujar sumber ASN yang minta namanya dirahasiakan, Selasa 22/4/2026.
Sumber menegaskan, kegiatan itu sangat kontradiktif dengan semangat efisiensi anggaran yang terus digaungkan pemerintah pusat. Padahal, materi SAKIP, Reformasi Birokrasi, Zona Integritas, hingga konflik kepentingan bisa dilakukan secara daring.
“Cukup Sekda, TAPD, BPKAD, Baperida, plus 2-3 OPD besar yang kompeten. Kabid, Kasi, staf gak perlu ikut. Itu bisa Zoom. Hemat hotel, tiket, uang harian,” tegasnya.
Ironisnya, Sekda Pringsewu M. Andi Purwanto terkesan cuci tangan. Saat dikonfirmasi, ia berdalih kegiatan tersebut “sangat penting” sehingga harus berangkat ramai-ramai.
Padahal, faktanya agenda serupa dari KemenPAN-RB justru digelar via zoom meeting.
Pada 29 April 2026 ada pendampingan RB, SAKIP, ZI dan konflik kepentingan via daring. Tanggal 3-4 Juni 2026, asistensi untuk Provinsi Lampung dan 5 kabupaten terpilih termasuk Pringsewu digelar di Balai Keratun, Bandar Lampung.
Tanggal 9 Juni 2026, Focus Group Discussion penerapan AI untuk evaluasi SAKIP 2026 juga dilakukan zoom meeting untuk 5 kabupaten terpilih. Hasilnya ditindaklanjuti final asistensi dengan seluruh OPD sebelum kick off penilaian awal Juli.
“Kalau udah masuk penilaian Juli, KemenPAN-RB gak bisa lagi didampingi. Jadi ngapain rombongan ke Jakarta? Ini yang bikin curiga,” tutup sumber.
Hingga berita ini tayang, Sekda belum memberikan penjelasan rinci terkait rincian anggaran Perjalanan Dinas tersebut.
Erwandi
